Analisa Berita Nasional, Sabtu, 21 Juni 2025
POLITIK
1. Menteri Luar Negeri, Sugiono mengabarkan, sudah sebanyak 97 WNI dievakuasi dari Iran melalui jalur darat menuju negara tetangga Iran, Azerbaijan. Selain itu, 4 WNI juga sudah dievakuasi dari Israel menuju Yordania. Langkah evakuasi itu diambil menyusul intensitas saling serang Israel-Iran semakin tinggi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, kemarin menyatakan bahwa pemerintah bakal mengevakuasi seluruh 386 WNI yang berada di Iran mulai 20 Juni 2025.
2. Aparatur sipil negara (ASN) kini boleh bekerja dari lokasi mana pun, tak perlu harus berada di kantor. Pengaturan sistem kerja baru ASN ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) No. 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah. Permen ini mengatur tentang skema kerja fleksibel atau flexible working arrangement (FWA) yang dikenal pula dengan sebutan work from anywhere (WFA). Sistem kerja ini mengandalkan teknologi komunikasi, khususnya internet.
Merespons kebijakan Menteri PANRB tersebut, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyarankan pemerintah perlu menetapkan tolok ukur ASN yang melakukan WFA yang disesuaikan dengan karakteristik tugas di instansinya, supaya kinerja ASN tidak menurun. Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mewanti-wanti jangan sampai WFA justru membuat ASN tidak bekerja. Wakil Ketua Komisi II DPR lainnya, Bahtra Banong berpendapat, sistem WFA ini perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat.
3. Sebuah situs penjualan pulau menjajakan 5 pulau yang terletak di Kepulauan Riau, NTT, dan NTB. Salah satu pulau ditawarkan sekitar Rp 2,1 miliar. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan, tidak ada satu pun pulau di Indonesia yang bisa dijual, atau dimiliki perorangan maupun badan hukum. Karena, berdasarkan peraturan, dalam satu pulau selalu disediakan jalur evakuasi sebesar 45%, serta hak atas tanah maksimal 30 persen.
4. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan penindakan terhadap praktik pungutan liar alias pungli terus berjalan, meski Presiden Prabowo telah mencabut aturan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau dikenal dengan nama Satgas Saber Pungli. Peraturan pembentukan satgas tersebut berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2016, yang dibuat pada pemerintahan Jokowi periode pertama. Perpres itu dicabut karena dinilai tidak efektif.
EKONOMI
1. Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai hampir 7% pada tahun ini, bahkan lebih. Di St Petersburg International Economic Forum, Prabowo mengatakan, menurut penasihat ahlinya pada semester I tahun ini pertumbuhan ekonomi RI lebih dari 5%.
Menkeu Sri Mulyani pernah mengatakan, pemerintah melakukan kebijakan yang bersifat counter cyclical agar pertumbuhan bisa mendekati 5% tahun ini. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI sebesar 4,7% tahun 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027. Sementara IMF memperkirakan ekonomi RI tumbuh 4,7% tahun ini.
2. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2025 mencapai USD 4,9 miliar, meningkat tajam secara bulanan (mtm) dibandingkan surplus USD 160 juta pada April 2025. Sri Mulyani menjelaskan, nilai ekspor Indonesia sebesar USD 25,3 miliar dan impornya USD 20,4 miliar.
Ekspor sektor pertanian tumbuh 56,2% (yoy) dan industri pengolahan tumbuh 25,8% (yoy). Sebaliknya ekspor pertambangan dan lainnya terkontraksi 26,4% (yoy). Sementara impor barang modal tumbuh 23,1% (yoy), barang konsumsi tumbuh 7,8% (yoy), dan bahan baku tumbuh 0,3% (yoy). Secara kumulatif, neraca perdagangan surplus USD 16 miliar pada Januari-Mei 2025, tumbuh 22,14% (yoy) dibandingkan USD 13,1 miliar pada Januari-Mei 2024.
TRENDING MEDSOS
Kata “ODOL” masih trending di X, warganet masih ramai membahas aksi protes supir truk terhadap kebijakan penindakan truk over dimension dan over loading (ODOL). Mereka menilai bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah justru menyasar para pekerja lapangan yang tidak punya kuasa menentukan muatan dan dimensi kendaraan. Ironisnya, pihak “mafia ODOL” seperti perusahaan transportasi nakal, oknum-oknum berseragam yang minta jatah alias pungutan liar, pemilik barang yang menekan ongkos, dan calo-calo di lapangan yang sesungguhnya berada di balik praktik ODOL, justru seolah tak tersentuh hukum.
HIGHLIGHTS
1. Menteri PANRB tentulah sudah membuat kajian mendalam sebelum mengeluarkan keputusan menteri yang memberi kesempatan ASN untuk menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa perlu hadir fisik di kantornya. Diharapkan hasil kajian atau latar belakang keputusan itu dibuka untuk menyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut akan membuat kinerja ASN semakin bagus, bukan malah sebaliknya.
2. Langkah cepat pemerintah mengevakuasi WNI yang berada di Iran dan Israel sangat tepat dan patut mendapat apresiasi. Tindakan tersebut sesuai dengan amanat konstitusi bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap warganya, di mana pun.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
