Analisa Berita Nasional, Kamis, 19 Juni 2025
POLITIK
1. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono meningkatkan level kesiagaan di Kedutaan Besar RI (KBRI) Teheran, Iran, menjadi siaga 1 akibat dari peningkatan saling serang antara Israel dengan Iran. Kementerian Luar Negeri, kata Sugiono saat berada di St Petersburg, Rusia, kemarin, menyiapkan rencana evakuasi terhadap warga negara Indonesia di Iran melalui jalur darat, sebab jalur udara sudah tidak memungkinkan lagi.
Menurut Sugiono, ada sekitar 380 orang WNI yang berada di wilayah Iran, terutama di Teheran. Banyak warga Ibu Kota Iran, Teheran, dikabarkan juga sudah meninggalkan kota tersebut setelah Israel semakin intensif menggempur Teheran.
2. Personel Paspampres meringkus 3 orang mahasiswa yang akan membentangkan poster ke arah iring-iringan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kota Blitar, Rabu (18/6/2025) siang. Paspampres juga merebut sejumlah poster dari tangan mereka. Wakil Kepala Polres Blitar Kota, Kompol Subiyantana, membenarkan peristiwa tersebut tetapi membantah adanya penangkapan.
Ketua Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Blitar, Muhammad Thoha Ma’ruf, mengungkapkan, ada 4 mahasiswa yang berniat membentangkan poster sebagai sambutan untuk Wapres Gibran. Poster-poster itu bertuliskan “Omon-omon 19 Juta Lapangan Kerja”, “Siapa Percaya Pengangkang Konstitusi”, “Semangat Terus Bikin Bualan Mas Wapres”, dan “Dinasti Tiada Henti”.
3. Pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp 50 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Jawa Barat (Jabar), lebih besar ketimbang APBD Jabar 2025 yang hanya sekitar Rp 33 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan, populasi Jabar merupakan yang terbesar di antara seluruh provinsi Indonesia. Di provinsi ini ada 12 juta siswa, belum ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita yang membutuhkan MBG. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kata Dadan, di Jabar perlu sebanyak 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang setiap SPPG membutuhkan dana sekitar Rp10 miliar.
HUKUM
1. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, hari ini mengungkapkan, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia pada era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Kasus ini mengemuka setelah musim haji 2024, bahkan DPR sampai membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus tersebut, yang bermuara pada dugaan penjualan sebagian kuota haji oleh Kemenag kepada jemaah dengan harga sangat tinggi. KPK pun telah menerima laporan pengaduan dari 5 kelompok masyarakat.
2. Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, divonis hukuman penjara 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Selain itu, uang sejumlah Rp 951 miliar dan emas 51 kilogram yang ditemukan di rumahnya, dirampas negara. Hakim menilai, Zarof terbukti bersalah melakukan permufakatan jahat dan menerima gratifikasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa berupa hukuman penjara 20 tahun.
EKONOMI
1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta Menteri Keuangan memperpanjang pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah tapak seharga maksimal Rp 2 miliar. Permintaan tersebut sebagai bagian dari dukungan antarlembaga untuk mendorong program pembangunan 3 juta rumah per tahun.
Pemerintah memang memberikan insentif pembebasan PPN ditanggung pemerintah (DTP) seluruhnya atau 100% untuk rumah tapak sejak awal tahun hingga Juni 2025. Namun setelah Juni hingga Desember 2025, insentif akan diberikan hanya 50%.
2. Danantara memastikan tidak ada penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, sebagai gantinya BUMN akan memperoleh suntikan modal langsung dari Danantara.
Dony menjelaskan, Danantara mengelola 2 superholding: Danantara Asset Management untuk BUMN dan Danantara Investment Management untuk investasi. Konsolidasi ini memungkinkan dividen BUMN, yang kini mencapai Rp 150 triliun (melebihi target APBN Rp 98 triliun), dikelola untuk perkuatan BUMN dan investasi, tanpa perlu PMN.
3. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengeklaim daya saing Indonesia masih relatif terkelola baik jika dilihat dari perspektif aliran modal asing yang masuk. Menurut dia, pemerintah sudah berupaya menangani isu-isu yang menjadi kendala investasi, baik terkait perizinan, rantai pasok, dan ketersediaan infrastruktur. Itu dilakukan untuk mendukung investasi yang merupakan penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan data IMD World Competitiveness Center (WCC), peringkat daya saing Indonesia tahun ini merosot 13 peringkat. Peringkat ke-27 tahun lalu menjadi peringkat ke-40 tahun ini. Penurunan tajam Indonesia terutama dipicu lemahnya efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Hanya satu faktor yang stagnan, yakni performa ekonomi.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X tengah ramai mengolok-olok pernyataan Presiden Prabowo yang seringkali menyebut Indonesia sebagai “bangsa besar”. Padahal menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang relatif kecil. Indonesia memang punya geografi dan populasi penduduk yang besar. Namun, dari aspek ekonomi yang tercermin dalam produk domestik bruto (PDB) justru terbilang kecil dibandingkan negara G20. Belum lagi, Indonesia masih tertinggal dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemanfaatan kemajuan teknologi, dibanding negara besar di dunia. Warganet pun setuju bahwa pemerintah perlu berefleksi lebih dalam terkait situasi bangsa saat ini, agar dapat membuat kebijakan yang membuat Indonesia kelak menjadi bangsa yang bukan hanya besar jumlah penduduknya, tapi juga besar kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatannya.
HIGHLIGHT
Peristiwa perampasan poster kritis oleh Paspampres yang dibawa oleh mahasiswa untuk menyambut Wapres Gibran di Blitar, patut disesalkan. Pasukan pengamanan presiden seharusnya bekerja untuk menjaga keselamatan presiden/wapres, bukan menutup mata presiden/wapres dari aspirasi rakyat. Sebab, rakyat berhak menyuarakan aspirasi yang dijamin konstitusi.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
