Analisa Berita Nasional, Kamis, 7 Agustus 2025
HUKUM
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdul Azis. Namun, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hari ini, tidak menjelaskan detail kasusnya. Abdul Azis menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur sejak 20 Februari 2025. Politisi Partai Nasdem kelahiran 5 Januari 1986 ini merupakan mantan anggota Polri. Ini merupakan OTT ketiga sepanjang 2025. OTT pertama terkait kasus suap dan gratifikasi pada 4 proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Kedua, dugaan korupsi pada 2 proyek pembangunan jalan di Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara.
2. Hari ini 2 mantan menteri era pemerintahan kedua Presiden Jokowi diperiksa oleh KPK sebagai saksi. Yakni mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim diperiksa terkait dugaan pengadaan layanan Google Cloud di kementeriannya. Sedangkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diperiksa dalam perkara dugaan penyalahgunaan kuota haji khusus di Kemenag tahun lalu. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, penyelidikan kedua kasus itu kemungkinan berlanjut ke penyidikan setelah ditemukan bukti yang cukup.
POLITIK
1. Presiden Prabowo sudah memerintahkan penyiapan Pulau Galang di wilayah Kepulauan Riau sebagai lokasi layanan medis bagi sekitar 2.000 warga Jalur Gaza, Palestina, yang menjadi korban perang Israel-Hamas. Selain itu, kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, Presiden juga menyatakan kesiapan Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian serta memberikan bantuan kemanusiaan melalui jalur udara ke Gaza. Niat Presiden Prabowo menampung warga Gaza disampaikan pada April lalu. Pulau Galang menjadi tempat penampungan sekitar 25.000 pengungsi dari Vietnam, yang mencari selamat dari perang yang berkecamuk di negaranya, pada kurun 1976-1979.
2. Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, heboh gara-gara Bupati Sudewo menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Seorang warga menunjukkan bukti, tahun lalu ia membayar PBB sebesar Rp 150 ribu, tapi sekarang Rp 580 ribu. Protes merebak melalui media sosial, dan rencananya akan ada demonstrasi. Sudewo mengaku kenaikan sebesar itu demi pembangunan Pati. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Sudewo mengkaji kembali keputusannya tersebut.
EKONOMI
1. Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa per akhir Juli 2025 sebesar USD 152 miliar, sedikit turun dibanding Juni sebesar USD 152,6 miliar. Posisi ini terendah sejak November 2024. Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Posisi itu setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
2. Banyak ekonom meragukan perhitungan data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12% (yoy). Menkeu Sri Mulyani menegaskan data dari BPS dapat dipercaya. Dia memastikan, BPS akan tetap berpegang teguh kepada integritas datanya. BPS tidak bisa disetir siapa pun. Sementara Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan, perhitungan yang dilakukan BPS sudah mengacu dengan standar internasional. Menurut dia, data pendukung dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi itu pun sudah sesuai.
3. CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa kebijakan penghapusan tantiem dan bonus yang selama ini diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN, berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 8 triliun per tahun. Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan tantiem untuk komisaris BUMN akan dihapus. Ia menegaskan, komisaris ditugaskan untuk membenahi manajemen dan keuangan BUMN, bukan semata mengejar bonus.
TRENDING MEDSOS
Warganet masih ramai menyoroti penangkapan lima orang tersangka dalam praktik judi online (judol) di daerah Banguntapan, Bantul, DIY, beberapa waktu lalu. Kadiv Humas Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba menilai, ada kejanggalan dalam penangkapan lima orang tersebut. Logika hukum yang digunakan oleh Polda DIY tidak masuk akal, karena pemain judol ditangkap sementara bandarnya tidak ditangkap. Menurut dia, polisi memiliki kemampuan untuk membongkar judol, termasuk menjerat keterlibatan bandarnya. Persoalannya, Polda DIY mau atau tidak untuk menjerat bandarnya?
HIGHLIGHTS
1. Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan, tantiem untuk komisaris BUMN akan dihapus. Komisaris ditugaskan untuk membenahi manajemen dan keuangan BUMN, bukan semata mengejar bonus. Kebijakan baru ini seolah ingin menjawab kritik yang berkumandang keras mengenai rangkap jabatan wakil menteri sekaligus komisaris BUMN. Berdasarkan catatan lembaga Transparency International Indonesia, ada 33 wakil menteri rangkap jabatan. Jumlah ini lebih dari separuh wamen di kabinet Prabowo-Gibran. Namun, suara kritik lebih tertuju pada rangkap jabatan itu tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi yang digaungkan Prabowo, dan lebih kental berbau balas jasa atas dukungan mereka kepada Prabowo dalam pilpres yang lalu. Bukan didasarkan pada kapasitas dan kapabilitas mereka untuk membenahi manajemen dan keuangan BUMN.
2. Mengawal proses hukum dua mantan menteri Jokowi, Nadiem dan Yaqut, menjadi hal menarik saat ini. Tentu saja pengawalan itu berupa dorongan bagi KPK dan penegak hukum lainnya untuk bekerja profesional dan tetap dalam koridor praduga tak bersalah. Tarik ulur kasus yang melibatkan dua eks pimpinan kementerian menjadi perlu dikawal, karena menyangkut kerugian negara sangat besar dan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi memperkaya diri sendiri atau orang lain.
3. Cadangan devisa Indonesia turun ke level terendah sejak November 2024, hanya tersisa USD 152 miliar — ditekan oleh pembayaran utang luar negeri dan upaya stabilisasi nilai tukar. Di saat yang sama, angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12% menuai keraguan dari banyak ekonom, meskipun pemerintah dan BPS bersikukuh pada validitas metodologinya. Di tengah tekanan eksternal dan ketidakpastian data, pemerintah mengumumkan penghapusan tantiem dan bonus bagi direksi serta komisaris BUMN. Kebijakan ini diklaim bisa menghemat hingga Rp 8 triliun per tahun. Ini langkah yang patut diapresiasi, selama dijalankan konsisten dan bukan sekadar manuver kosmetik. Ketiga fakta ini memperlihatkan satu hal: di balik narasi stabilitas ekonomi, kita mesti lebih kritis membaca arah dan kualitas tata kelola keuangan negara.
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
