JAKARTA – Perjuangan membuka kembali rute penerbangan Makassar–Toraja terus didorong anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang. Ia menyebut, persoalan utama bukan semata pada kendala teknis, melainkan lebih pada komunikasi yang belum efektif antara pemerintah daerah dan pihak maskapai.
“Surat dari Bupati Tana Toraja memang sudah dikirim, tapi tidak ada tindak lanjut karena tidak sampai ke tangan yang tepat. Ini bukan soal prosedur, tapi soal komunikasi yang tidak tersambung,” ujar Frederik di Kompleks DPR RI, Kamis (24/7/2025).
Pernyataan itu disampaikannya usai bertemu langsung dengan Wakil Ketua MPR RI sekaligus pendiri Lion Air Group, Rusdi Kirana, di Gedung DPR/MPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Frederik menanyakan perkembangan surat dari Pemkab Tana Toraja. Respon pun cepat: Rusdi Kirana langsung menelpon Direktur Wings Air, Rudi Lumingkewas, dan menyambungkan komunikasi secara langsung kepada Frederik.
“Saya sampaikan ke Rudi Lumingkewas bahwa surat dari Pemda jangan hanya berhenti di bawah. Harus ada komunikasi langsung agar rute ini bisa dibuka kembali,” jelas Frederik.
Ia kemudian menghubungi pihak Pemkab Tana Toraja, agar menjalin komunikasi aktif dengan pihak maskapai.
“Ini masalah komunikasi. Jangan cuma kirim surat lalu berharap selesai. Harus dipastikan tersampaikan dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dalam komunikasi lanjutan dengan manajemen Wings Air, Frederik juga menyinggung isu avtur yang menjadi salah satu kendala operasional. Ternyata, harga avtur di Bandara Toraja lebih mahal dibandingkan Makassar, dengan selisih mencapai Rp2.070,18 per liter. Harga sebelumnya sebesar Rp14.302,05/liter, sementara harga subsidi disetujui sebesar Rp12.231,87/liter.
Keakraban anggota DPR RI Irjen Pol (P) Drs Frederik Kalalembang bersama Owner Lion Group Rusdi Kirana (kiri).
“Dirut Wings Air menyampaikan bahwa avtur di Toraja lebih mahal. Ini menjadi beban operasional maskapai. Saya akan pertanyakan langsung ke Pertamina, kenapa bisa ada selisih harga setinggi itu? Padahal seharusnya harga untuk pelayanan publik seperti ini setara,” kata Frederik.
Sebagai bentuk komitmen untuk membuka rute ini, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah menyetujui subsidi sebesar Rp6.462.043 untuk sekali penerbangan Makassar–Toraja–Makassar, sesuai surat resmi Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg, tertanggal 10 Juni 2025.
Rincian subsidi meliputi:
• Avtur: Rp5.382.468 (selisih harga Rp2.070,18/liter)
• Landing Fee: Rp26.000
• Parking: Rp3.575
• Airport Tax: Rp1.000.000
• Check-in Counter: Rp50.000
Total: Rp6.462.043 per penerbangan pulang-pergi
Menurut Frederik, jika harga avtur bisa distandarkan, maka subsidi sebesar itu tidak lagi dibutuhkan dalam jangka panjang. Dana tersebut bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih strategis.
“Saya mendorong agar dana subsidi ini kelak bisa dialihkan untuk perbaikan objek wisata atau pembangunan infrastruktur. Tapi harus dengan pendekatan skala prioritas,” jelasnya.
Ia menyarankan agar Pemda fokus memperbaiki destinasi yang memang berpeluang menarik kunjungan wisatawan. “Kalau memang hanya lima objek wisata yang bisa diperbaiki, tidak masalah. Yang penting fokus dan hasilnya nyata,” tegas Frederik.
Menurutnya, penataan infrastruktur seperti akses jalan, air bersih, dan fasilitas umum di kawasan wisata sangat menentukan kelangsungan arus wisatawan dan keberlanjutan penerbangan.
“Kalau destinasi bagus, wisatawan datang. Kalau wisatawan datang, penerbangan hidup. Ini mata rantai yang saling menguatkan,” tutupnya.
Sebagai catatan, pertemuan Frederik Kalalembang dan Rusdi Kirana pada Kamis ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya beberapa hari lalu, di mana keduanya sudah lebih dulu membahas peluang dibukanya kembali rute Makassar–Toraja yang kini semakin mendesak untuk direalisasikan. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
