Analisa Berita Nasionai, Jum'at 1 Agustus 2025
HUKUM
1. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih "Tom" Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan dikeluarkan dari tempat tahanan masing-masing setelah terbit keputusan presiden (Keppres). Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas hari ini, Presiden Prabowo akan menandatangani keppres tersebut secepatnya, setelah usulan pemberian abolisi dan amnesti itu disetujui DPR. Persetujuan dari pimpinan DPR sudah didapat kemarin malam.
Abolisi dan amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang ditetapkan dalam konstitusi. Pemberian abolisi tertuju kepada Tom Lembong, yang didakwa melakukan korupsi importasi gula. Ia divonis hukuman penjara 7 tahun, meskipun hakim menyatakan dia tidak mendapat keuntungan dari kebijakannya itu. Dengan pemberian abolisi ini berarti penuntutan pidana dihentikan sepenuhnya, dan segala akibat hukum dari perkara tersebut ditiadakan.
Sedangkan amnesti berarti pengampunan yang diberikan secara kolektif kepada sekelompok orang atau individu yang melakukan tindak pidana tertentu, seringkali terkait dengan masalah politik atau konflik. Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto berbarengan dengan sekitar 1.000 orang terhukum lainnya.
2. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan, Presiden Prabowo tidak melakukan intervensi hukum dalam pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto. Juri menuturkan, Tom dan Hasto memenuhi kriteria untuk mendapatkan abolisi dan amnesti dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 RI. Selain itu, kata Juri, pemberian abolisi dan amnesti tersebut juga bertujuan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Menurut dia, Prabowo berkeyakinan bahwa persatuan dan gotong royong semua elemen bangsa merupakan kunci kemajuan Indonesia.
POLITIK
PDIP hari ini menggelar Kongres ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, hingga besok, Sabtu, 2 Agustus 2025. Gelaran lima tahunan ini berlangsung setelah PDIP menggelar acara bimbingan teknis (bimtek) kepada sekitar 3.200 anggota legislatifnya dari tingkat pusat hingga DPRD kabupaten/kota, yang berakhir Kamis kemarin. Kabar yang beredar sebelumnya menyebut bahwa kongres digelar setelah acara bimtek. Kongres ini akan mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum untuk periode 2025-2030. Sekjen Hasto Kristiyanto yang sudah mendapat amnesti dikabarkan akan hadir besok. Merespons kongres tersebut, mantan Presiden Jokowi, yang pernah menjadi kader PDIP, hanya berkomentar singkat: itu kegiatan internal partai.
EKONOMI
1. Sektor manufaktur Indonesia masih tertekan, meski agak mereda. S&P Global melaporkan, skor Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli berada di 49,2, masih di level kontraksi. Ini artinya sudah 4 bulan berturut-turut aktivitas manufaktur berada di level kontraksi. Namun, PMI Juli sudah lebih baik daripada bulan Juni yang di 46,9.
Dalam laporannya, S&P menyebut produksi dan pemesanan baru masih turun. Begitu juga permintaan ekspor. Penciptaan lapangan kerja dan pembelian bahan baku juga masih di zona negatif. Ekspektasi pertumbuhan usaha untuk tahun mendatang masih melemah. Sedangkan keyakinan bisnis berada di level terendah sejak April 2012.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2025 mengalami inflasi 0,3%. Artinya terjadi kenaikan IHK dari 108,27 pada Juni, menjadi 108,6 pada Juli 2025. Secara tahunan (yoy) terjadi inflasi 2,37%. Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, inflasi didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 0,74%, dan andil terhadap inflasi 0,22%. Komoditas terbesar adalah beras dengan andil 0,06%. Kemudian, tomat dan bawang merah dengan andil masing-masing 0,05%.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perkembangan IHK terbaru, yang menunjukkan adanya tren kenaikan atau inflasi baik secara bulanan maupun tahunan, memberi sinyal baik bagi perekonomian. Airlangga mengeklaim bahwa tren kenaikan inflasi itu menunjukkan demand konsumen kuat. Artinya, kata dia, menunjukkan daya beli masyarakat besar. Oleh sebab itu, dia memandang perkembangan itu secara positif.
3. BPS mencatat kenaikan harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran, di sepanjang Juli 2025, baik kualitas medium maupun premium. Rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan Juli 2025 naik 2,71% secara bulanan (mtm), dan naik 4,14% (yoy) dibandingkan Juli 2024. Beras premium naik 1,93% (mtm) dan naik 2,14% (yoy). Sementara, beras medium naik 3,07% secara bulanan dan naik 5,96% secara tahunan. Di level eceran harga beras rata-rata Rp 15.276. Naik 1,35% secara mtm dan terjadi inflasi 3,81% secara yoy. Beras medium naik 3,07% secara mtm, dan naik 5,96% secara yoy.
BPS juga melaporkan, produksi beras pada Juni 2025 diperkirakan mencapai 2,28 juta ton, meningkat 8,82% dibanding Juni 2024 yang 2,10 juta ton. Dengan demikian, produksi beras Januari-Juni 2025 diperkirakan 19,15 juta ton, meningkat 13,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara, potensi produksi beras sepanjang Juli hingga September 2025 diperkirakan 9,08 juta ton, naik 0,91 juta ton atau 11,17% dibandingkan Juli-September 2024.
4. BPS melaporkan neraca perdagangan barang pada Juni 2025 tercatat surplus USD 4,10 miliar. Kondisi surplus ini tercatat sudah berlangsung selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, kondisi surplus neraca perdagangan ini lebih ditopang oleh surplus komoditas nonmigas, sebesar USD 5,22 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utama lemak dan minyak hewan/nabati, bahan bakar mineral serta besi dan baja. Komoditas migas defisit USD 1,11 miliar dengan komoditas penyumbang defisit minyak mentah dan hasil minyak.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X tengah ramai menyoroti pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo. Keputusan Prabowo tersebut membuat meme siklus “jadi pahlawan” ala Presiden Prabowo kembali ramai mendapat tanggapan di X. Bagi sebagian warganet, keputusan Prabowo yang mengajukan abolisi dan amnesti untuk dua tokoh yang tengah ramai disorot publik tersebut, merupakan keputusan politik untuk “mengharumkan” namanya sebagai seorang pahlawan bagi semua pendukung Tom dan Hasto.
HIGHLIGHTS
1. Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo yang diumumkan kemarin, seolah menghentikan hiruk-pikuk kontroversi atas vonis pengadilan terhadap 2 tokoh tersebut. Arus besar percakapan publik memang menguat pada pendapat bahwa pengadilan terhadap kedua orang itu sangat kental berbau politik. Otak atau dalang politisasi itu terarah kepada penguasa lama yang disebut masih punya pengaruh kuat pada pemerintahan saat ini. Dalam arus kuat opini tersebut, sesungguhnya Presiden Prabowo tidak dalam posisi tertuding. Maka, wajar pula keputusan Prabowo mengeluarkan abolisi dan amnesti tersebut lantas memunculkan aneka spekulasi terkait hubungan dia dengan Jokowi, juga dengan PDIP dan kalangan pendukung Anies Baswedan yang membela Tom Lembong.
2. Tak seperti lima kongres terdahulu yang ingar-bingar, kongres keenam PDIP di Bali yang digelar mulai hari ini nyaris tanpa hiruk-pikuk pemberitaan. Bahkan para kader nonstruktural yang biasanya hadir meramaikan, juga tidak berdatangan. PDIP sepertinya sedang menempuh jalan sunyi di tengah banyaknya tekanan politik. Sebagai partai yang masih menguasai kursi terbanyak di parlemen, keputusan yang diambil dalam kongres kali ini digadang-gadang banyak kalangan akan menjadi faktor penting arah masa depan demokrasi Indonesia mendatang, di tengah banyaknya ancaman pragmatisme, sikap apolitis generasi muda, hingga agenda deparpolisasi sejumlah pihak.
3. Tren ekonomi Indonesia menunjukkan sinyal campuran. Di satu sisi, sektor manufaktur masih lesu dengan PMI yang tetap di zona kontraksi meski sedikit membaik, mengindikasikan lemahnya permintaan dan kepercayaan bisnis. Namun di sisi lain, inflasi yang naik tipis disambut positif oleh pemerintah sebagai indikasi daya beli yang kuat. Ini narasi yang patut diuji lebih lanjut, mengingat tekanan harga beras terus meningkat di seluruh rantai distribusi. Sementara itu, neraca perdagangan tetap surplus selama 62 bulan berturut-turut, menunjukkan kekuatan ekspor, meski belum cukup mendorong pemulihan industri dalam negeri secara menyeluruh. Pemerintah perlu berhati-hati agar euforia atas surplus dan “daya beli” tak menutupi stagnasi struktural di sektor riil.
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
