Analisa Berita Nasional, Kamis, 24 Juli 2025
POLITIK
1. Presiden Prabowo punya harta sekitar Rp 2,06 triliun, dan tak punya utang sama sekali. Data kekayaan Prabowo itu termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertanggal 11 April 2025, yang dipublikasikan KPK. Setiap penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN kepada KPK setiap tahun. Berdasarkan angka LHKPN Prabowo terbaru itu, kekayaannya meningkat sekitar Rp 19 miliar dibanding laporan sebelumnya. Kekayaan Prabowo antara lain terdiri dari surat berharga Rp 1,7 triliun, 10 aset properti Rp 294,5 miliar, kas atau setara kas Rp 48 miliar, dan 7 mobil berbagai merek.
Sedangkan Wapres Gibran melaporkan harta kekayaannya sebanyak Rp 27,5 miliar, juga tanpa punya utang. Harta sebesar itu terdiri atas 7 aset tanah dan bangunan di Surakarta dan Sragen, Jawa Tengah, senilai Rp 17,4 miliar, surat berharga Rp 5,5 miliar, kas atau setara kas Rp 3,9 miliar, dan harta bergerak lainnya seperti 4 mobil dan 3 sepeda motor. Harta para pejabat negara bisa dilongok pada laman elhkpn.kpk.go.id.
2. Perihal nasib Ibu Kota Nusantara (IKN), anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan keputusan presiden (keppres) soal penetapan IKN menjadi ibu kota negara, atau kaji ulang mengenai kebijakan pemindahan ibu kota RI. Dia beralasan, putusan itu harus segera dilakukan pemerintah supaya capaian yang sudah ada di IKN tidak mubazir atau mengalami kerusakan karena tidak kunjung dipergunakan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengabarkan, kepala Otorita IKN sudah bersurat kepada pimpinan DPR perihal konsultasi perubahan rencana induk IKN.
3. Dalam isi Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade) antara Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia, terdapat poin yang menyatakan RI mengizinkan transfer data pribadi ke AS. Butir perjanjian ini mengundang tanya banyak pihak. Menjelaskan poin tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjamin bahwa transfer data ke AS tidak dilakukan sembarangan. Dia bilang, seluruh proses dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara. Dia juga menyebut bahwa perjanjian perdagangan itu belum final. Pun Presiden Prabowo menyatakan bahwa negosiasi dengan AS masih berlangsung.
HUKUM
1. Polri meningkatkan tahap penyelidikan ke penyidikan terhadap 3 produsen yang memproduksi 5 merek beras kemasan premium yang diduga melakukan pengoplosan. Tahap penyidikan berarti sudah ditemukan bukti tindak pidana dan pelakunya. Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf, hari ini mengungkapkan, 3 produsen itu yakni PT PIM yang memproduksi merek Sania; PT FS dengan merek Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, dan Setra Ramos Pulen; dan Toko SY dengan merek Jelita. Pengusutan kasus beras oplosan itu diawali dengan penyelidikan atas 212 merek beras kemasan yang diduga oplosan. Modus kejahatan beras oplosan itu ditaksir Polri telah merugikan konsumen hingga Rp 99 triliun, dan menurut Presiden Prabowo merugikan negara hingga Rp 100 triliun per tahun.
2. Terjadi bentrok massa saat berlangsung pengajian yang diisi ceramah Rizieq Shihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu malam (23/7/2025). Bentrokan yang menimbulkan sejumlah orang luka-luka itu terjadi antara massa dari ormas Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS), yang menolak kehadiran Rizieq; dan massa dari Front Persaudaraan Islam (FPI). Kuasa hukum Rizieq, Azis Yanuar, mengakui kejadian tersebut. Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengaku, pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap kejadian itu.
EKONOMI
1. DPR dan pemerintah menyepakati asumsi makro dalam RAPBN 2026. Pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8%, inflasi ditargetkan 1,5-3,5%. Kurs rupiah di rentang Rp 16.500-16.900 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,6-7,2%. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 60-80/barel, lifting minyak bumi 605.000-620.000 per barel per hari, sementara lifting gas bumi di kisaran 953.000-1.017.000 barel setara minyak per hari. Postur fiskal disepakati, pendapatan negara 11,71-12,31% dan belanja negara 14,19-14,83%. Pendapatan dari perpajakan 10,08-10,54%, PNBP 1,63-1,7%, dan hibah 0,002-0,003%.
Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN 2026 sudah memperhitungkan tarif 19% dari AS. Menurut Febrio, dengan kesepakatan tarif baru ini, perekonomian Indonesia yang sempat diperkirakan hanya akan tumbuh 4,7% di 2025, tidak akan terjadi, dan akan berada di atas 5% pada paruh kedua 2025. Mengenai kenaikan target penerimaan perpajakan, ia mengatakan, pemerintah ingin mendorong agar semua sektor ikut berkontribusi. Namun, secara historis sektor manufaktur yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak.
2. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, menilai kesepakatan perdagangan timbal balik RI-AS mencerminkan adanya tekanan geopolitik dan kepentingan dagang besar yang belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan instrumen kebijakan domestik. Ia melihat tidak ada rencana afirmatif pemerintah seperti penguatan insentif bagi pelaku lokal. Menurut dia, tanpa intervensi kebijakan yang memadai dan efektif, Indonesia berisiko makin terjebak sebagai pasar pasif, sementara nilai tambah ekonomi justru dinikmati oleh entitas luar negeri.
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, meminta pemerintah segera menyiapkan kebijakan korektif berupa subsidi atau insentif bagi produsen lokal. Salah satu kekhawatiran utama adalah pelonggaran kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN, kata dia, selama ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem manufaktur teknologi lokal sekaligus mendorong transfer teknologi. Ia juga mengingatkan, kesepakatan itu membuka ruang lebih besar bagi entitas digital asing dalam mengelola, memproses, atau memindahkan data pribadi warga ke luar negeri. Indonesia bisa kehilangan kendali atas aset strategis utama, yakni data.
3. Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 akan tetap berada di level 5%, tak berubah dari perkiraan pada laporan April lalu. Berdasarkan laporan Asian Development Outlook Juli 2025, permintaan domestik di Indonesia tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tahun depan, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,1%. Untuk menjaga laju pertumbuhan, pemerintah Indonesia menaikkan target defisit fiskal 2025 menjadi 2,8% dari PDB dan meluncurkan paket stimulus, termasuk bantuan pangan, transfer tunai, dan subsidi transportasi.
TRENDING MEDSOS
1. Warganet di X tengah ramai menyoroti lembar fakta kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS, pada bagian pembahasan “penghapusan hambatan terhadap perdagangan digital” yang menimbulkan polemik karena dinilai berpotensi melanggar privasi digital WNI. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, mengklarifikasi bahwa transfer data pribadi diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun, kesepakatan dagang terbaru antara AS-Indonesia ini hanya menekankan perlunya sebuah prosedur yang jelas dan pasti untuk transfer data, yang saat ini tengah difinalisasi pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP).
2. Kamboja dan Thailand trending di X, setelah warganet prihatin terhadap perang yang terjadi antara dua negara di Asia Tenggara, Thailand dan Kamboja. Thailand telah menarik duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir duta besar Kamboja akibat insiden meledaknya ranjau darat di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja yang melukai lima tentara Thailand. Sebelumnya, Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh mengimbau warganya yang berada di Kamboja untuk segera meninggalkan negara itu, menyusul peperangan kedua negara yang makin sengit di perbatasan pada Kamis (24/7/2025).
HIGHLIGHTS
1. Perkara korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina tahun 2018-2023 – yang di dalam kasus ini menyangkut pengoplosan bensin yang dihargai setara Pertamax – disebut Kejagung merugikan negara sekitar Rp 968,5 triliun. Kini beras oplosan yang dijual sebagai beras premium, yang ditangani Polri, disebut Presiden Prabowo menyebabkan kerugian negara hingga Rp 100 triliun per tahun. Kerugian negara bisa dihitung dan mungkin bisa dikompensasi dari barang sitaan dan denda pelaku kejahatan, sedangkan kerugian yang diderita konsumen/rakyat tidak mungkin mendapat kompensasi. Padahal, kerugian negara dan kerugian konsumen itu akibat dari kesalahan pemerintah selaku pengawas.
2. Jauh hari sebelum mulai dibangun, proyek ambisius IKN sudah diragukan banyak pihak. Namun Presiden Jokowi kala itu, tetap ngotot untuk merealisasikan proyek impiannya itu. Akhirnya kini, risiko mangkrak bahkan di saat proyek belum sepenuhnya jadi, sudah di ambang mata. Jokowi meninggalkan legacy yang merepotkan, apalagi seluruh dana yang dipakai untuk proyek mercusuarnya itu menggunakan uang rakyat, karena dia gagal memenuhi janjinya untuk menggandeng investor.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
