Analisa Berita Nasional, Sabtu, 19 Juli 2025
POLITIK
1. Partai Nasdem mengusulkan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur apabila belum memungkinkan untuk dijadikan sebagai ibu kota negara. Wakil Ketum Partai Nasdem Saan Mustopa menjelaskan, usulan itu dinilai sebagai langkah realistis di tengah ketidaksiapan IKN dari sisi administrasi, infrastruktur, hingga kebijakan.
Untuk itu, kata Saan, perlu dilakukan revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, sekaligus menetapkan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota RI sampai IKN benar-benar siap menggantikan Jakarta. Merespons usulan Nasdem itu, Wakil Ketum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan, partainya akan melakukan kajian mendalam terhadap wacana tersebut.
2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar kongres hari ini sampai besok, Minggu (20/7/2024), di Solo, Jawa Tengah. Mantan Presiden Jokowi mendapat kesempatan utama memberikan pidato kebangsaan di depan para kader PSI. Kongres ini akan menentukan ketua umum melalui e-voting. Ada 3 kandidat yakni Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi; Ronald Aristone Sinaga; dan Agus Mulyono Herlambang. Berdasarkan data suara yang sudah masuk, Kaesang unggul mutlak dari ke-2 pesaingnya, sehingga dia bakal menjadi ketum melanjutkan masa jabatannya sekarang.
HUKUM
1. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah mengetahui keberadaan Riza Chalid. "Raja minyak Indonesia" itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada anak perusahaan PT Pertamina periode 2018-2023, yang merugikan negara sebesar Rp 285 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, hari ini menyebut, pihaknya kini masih melakukan prosedur pemanggilan terhadap dia. Riza sudah 3 kali dipanggil untuk diperiksa tapi selalu mangkir. Pihak Kejagung semula menduga Riza berada di Singapura, tapi imigrasi Singapura membantah. Ditjen Imigrasi mengabarkan, Riza pergi ke Malaysia pada Februari 2025.
2. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin memvonis mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih "Tom" Lembong hukuman penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, dan denda Rp 750 juta. Tom Lembong dinilai telah melanggar UU Tipikor, akibat menerbitkan izin impor gula kristal mentah (GKM) kepada 8 perusahaan swasta secara melanggar ketentuan hukum. Namun, Tom tidak mendapatkan keuntungan pribadi atas perbuatannya tersebut, sehingga dia tidak dikenai hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
Vonis tersebut menimbulkan reaksi keras dari tim penasihat hukum Tom Lembong. Mereka menilai hakim cuma mengambil dakwaan jaksa tanpa mempertimbangkan kesaksian-kesaksian di pengadilan yang membantah tuduhan jaksa, dan tidak ditemukan niat jahat (mens rea) Tom Lembong dalam membuat kebijakan itu. Anies Baswedan yang merupakan kawan dekat Tom Lembong menyatakan bahwa vonis hakim itu memperkuat dugaan kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Anies juga mengingatkan para pemegang kekuasaan agar membenahi sistem hukum dan peradilan secara serius, karena kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan adalah fondasi penting bagi keberlangsungan negara.
3. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan memastikan polisi akan mendalami tragedi 3 orang tewas dalam acara pesta rakyat makan gratis dalam rangkaian pernikahan Wabup Garut Putri Karlina dan Maula Akbar, anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidak unsur kelalaian. Rudi yang memimpin langsung olah TKP, menyebut pengamanan telah dilakukan sesuai prosedur.
Pesta rakyat berupa makan gratis dan panggung hiburan pernikahan putri Kapolda Metro Jaya dan putra Gubernur Jabar Dedi Mulyadi itu, kemarin ricuh. Tiga orang tewas, termasuk gadis 8 tahun dan seorang polisi. Plt Direktur RSUD Dokter Slamet Garut, dr Leli Yuliani, mengatakan ada 30 korban, 20 di antaranya dilarikan ke rumah sakit.
EKONOMI
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengapresiasi penurunan tarif impor produk Indonesia ke AS 19%. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, penyesuaian tarif tersebut akan meningkatkan daya saing produk tekstil dan tekstil di pasar Amerika. Meski demikian, API juga mengingatkan pemerintah agar tetap memperkuat perlindungan pasar domestik dari potensi lonjakan produk jadi impor.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X tengah ramai menyoroti hakim yang menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Banyak warganet merasa, vonis hakim yang mengabaikan hampir semua fakta persidangan yang disajikan tim pengacara Tom Lembong, telah membuat masyarakat semakin tidak percaya terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
HIGHLIGHTS
1. Wacana yang dilempar Nasdem supaya IKN diubah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, perlu direspons dengan serius oleh para pembuat kebijakan. Usulan tersebut lebih realistis untuk didalami mengingat status IKN sekarang ini yang seolah terkatung-katung. Pemerintahan sekarang terkesan enggan melanjutkan proyek tersebut karena sudah mempunyai agenda prioritas tersendiri. Apalagi pemerintah tidak punya uang yang cukup untuk menyelesaikan proyek IKN sesuai yang sudah direncanakan dulu. Sikap realistis harus diambil ketimbang menggantung harapan tanpa kepastian.
2. Peristiwa di Pendopo Kabupaten Garut, Jumat kemarin, sangat menyedihkan. Niat Polda Jabar untuk menyelidiki ada atau tidaknya unsur kelalaian patut dihargai. Terlepas dari itu, insiden yang menewaskan 3 orang tersebut membuka realita yang memprihatinkan. Begitu banyak warga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan hidangan gratis, seakan-akan menunjukkan kondisi riil perekonomian rakyat, khususnya kelas bawah dan menengah. Sejumlah indikator ekonomi -- angka pengangguran, angka kemiskinan, pemutusan hubungan kerja, fenomena "makan tabungan" (mantab) -- seakan mendapat pembenaran oleh insiden tersebut.
3. Pernyataan aparat penegak hukum (Kejagung) telah mengetahui keberadaan seorang tersangka yang telah 3 kali mangkir dari panggilan, namun tidak segera melakukan proses penangkapan dan penahanan, malah menunjukkan ketidakmampuan lembaga penegak hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri. Bahkan jika tidak segera menangkap, akan semakin menurunkan wibawa lembaga tersebut.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
